Feb 28, 2018 · Demi kesejahteraan seluruh pekerja atau karyawan di Indonesia, pemerintah kita telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tahun Ketenagakerjaan.Kebijakan ini sering pula disebut sebagai Undang-undang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan.
No. 4279 TENAGA KERJA. Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja. Hubungan Kerja. Pengawasan. PHK. Lembaga Pekerja. Upah. Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. UMUM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG … undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan bab i bab ii bab iii bab iv bab v bab vi bab vii bab viii bab ix bab x bab xi bab xii bab xiii bab … PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 13 … president of republic of indonesia act number 13 year 2003 concerning manpower. ii - 94 act no. 13 year 2003 explanatory notes. ii - 95 act no. 13 year 2003 explanatory notes contents chapter i general provisions ii-103 chapter ii statutory basis, principles number 13 year 2003 concerning manpower explanatory notes on the act of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN …
Hukum Ketenagakerjaan: UUK No 13 Tahun 2003 Pasal 1 s/d 30 Jun 11, 2008 · UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN uu 20 2003 - Gadjah Mada University
May 17, 2017 · Ini adalah postingan terakhir tentang rangkuman/ringkasan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di bab XIII hingga XVIII terdiri pasal 173 sampai 193. Di bab-bab terakhir undang-undang ketenagakerjaan membahas tentang peminaan ketenagakerjaan, pengawasan oleh pegawai pengawas yang telah ditunjuk oleh pemerintah, penyidikan serta … Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... There was a problem previewing this document. Download Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.pdf Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.pdf. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.pdf. Sign In. … Apa yang Direvisi Dalam UU no 13 Tahun 2003 ? | AAHukum Pemerintah sebelumnya telah menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan 13/2003. Hasil kajian LIPI menyebutkan bahwa terjadinya kisruh hubungan industrial selama ini dikarenakan tidak tuntasnya revisi UUK 13/2003 yang seharusnya tuntas pada awal tahun 2012.
Apr 27, 2014 · Undang-undang Tenaga Kerja - UU No 13 Tahun 2003 10 Okt 2012 - Download Undang-undang Tenaga Kerja UU No.13 Tahun 2003 Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja format pdf. Posted by Lisa M - File Undang-Undang Ketenagakerjaan Edisi Terbaru - BukuKita Toko Buku Online BukuKita.COM - Komunitas Buku Indonesia. Buku murah, banjir diskon dan Undang-undang Tenaga Kerja - UU No 13 Tahun 2003 [PDF] [PPT] Oct 10, 2012 · Pengenalan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja (UU. No. 13 tahun 2003) menolong untuk memahami administrasi perekrutan pekerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dalam dunia kerja sehari-hari. UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan Oct 15, 2014 · UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan … UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri …
PENERAPARAN OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG …
